Kota Mojokerto//jatimbangkit.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto kembali menjalin kerja sama dalam bidang hukum dan tata usaha negara, Kesepakatan tersebut tertuang dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh PJ Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro dengan Kepala Kejari Kota Mojokerto Bobby Ruswin di Kantor Kejari, Jalan Raya By Pass KM 49 Mojokerto, Kamis (01/02/24)
PJ Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro atau yang akrab disapa Mas PJ mengatakan Pemerintah kota (Pemkot) memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan masalah hukum perdata dan Tata Usaha Negara oleh karena itu agar dapat berjalan dengan lancar perlu adanya pendampingan dari Kejaksaan,
“Penandatanganan Nota Kesepakatan ini akan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Organisasi Perangkat Daerah, diantaranya DPUPRPerakim, BPKPD, DPMPTSP, Satpol PP, Diskominfo, Sekretariat Daerah, dan RSUD dr. Wahidin Sudirohusodo,” Ujar Mas PJ
Mas PJ juga menambahkan ada beberapa hal yang menjadi ruang lingkup dalam kerja sama ini, “Ruang lingkup dalam kerja sama ini meliputi penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum, tindakan hukum lain yang dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) serta pelayanan hukum,” Imbuhnya
Masih Kata Mas PJ, pada prinsipnya Pemkot terbuka untuk semua kerja sama dengan pihak eksternal selama kerja sama tersebut mampu berdampak positif dan membawa manfaat bagi warga masyarakat,
“Saat ini adalah era kolaborasi bukan lagi era kompetisi, oleh karena itulah setiap perangkat daerah harus mampu menggali potensi kerja sama dengan daerah maupun instansi lain sehingga mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat,” Tandasnya
Sementara itu, Kepala Kejari Kota Mojokerto Bobby Ruswin berharap agar kerja sama yang sudah terjalin dapat berlangsung secara berkesinambungan,
“Saya berharap seluruh pihak bekerjasama secara sungguh-sungguh dan berperan aktif untuk melaksanakannya, jangan hanya sebatas simbolis saja tapi berkesinambungan,” Ucap Bobby
Bobby juga menyampaikan selaku Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan tugasnya untuk memberikan masukan dari aspek hukum,
“Kami selain bertugas selaku jaksa juga bertugas untuk membantu Pemkot untuk menyukseskan program APBD dan mencegah terjadinya penyimpangan. Bila memang ada terjadinya penyimpangan kita juga punya fungsi penyidikan,” pungkasnya (MK/AL)