Jatimbangkit.com
Headline Pemerintahan

PKH Dinas Sosial Bantu Tangani Stunting di Jatim

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

Surabaya (jatimbangkit.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial memastikan Ibu Hamil dan Anak Usia Dini agar tercukupi asupan gizinya melalui bantuan sosial (bansos) berupa Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini untuk mencegah terjadinya bayi dan balita mengalami stunting.

Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Dr Alwi, mengatakan di masa pandemi Covid-19 PKH dicairkan setiap bulan karena situasi ekonomi menurun. Hal ini agar ibu-ibu, sehingga uang Uang bansos ini harus dimanfaatkan untuk membeli bahan pangan bergizi seperti telur, ikan, daging, sayur, dan buah-buahan.
PKH juga menjadi salah satu upaya dalam menekan prevalensi kasus stunting di Jawa Timur. “Salah satu sasaran PKH adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar di Data Terpadu Program Penanganan Fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil atau menyusui, anak berusia nol sampai dengan  enam tahun. Penerima bantuan PKH ini dikenal dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” ujar Alwi saat Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual yang dipimpin Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Jumat (22/1/2021) .
Adapun kewajiban anggota KPM PKH untuk komponen kesehatan ibu hamil, kata Alwi, yakni dengan pemeriksaan kehamilan di faskes sebanyak minimal empat kali selama kehamilan. Selain itu, melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan ibu nifas empat kali selama 42 hari setelah melahirkan.
Sedangkan untuk komponen kesehatan bayi usia 0 sampai 11 bulan, yaitu Pemeriksaan kesehatan tiga kali dalam 1 bulan pertama, ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, imunisasi lengkap, penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan setiap bulan. Selain itu juga mendapat suplemen vit A satu kali pada usia 6 – 11 bulan dan pemantauan perkembangan minimal dua kali dalam setahun.
Sementara untuk komponen kesehatan anak usia dini 1 – kurang dari 5 tahun, yaitu imunisasi tambahan, penimbangan berat badan setiap bulan, pengukuran tinggi badan minimal dua kali dalam setahun,  Pemantauan perkembangan minimal dua kali dalam setahun, dan pemberian kapsul vit A dua kali dalam setahun.
Untuk komponen kesehatan usia 5 – kurang dari 6 tahun, yaitu Penimbangan berat badan minimal dua kali dalam setahun, Pengukuran tinggi badan minimal dua kali dalam setahun dan Pemantauan perkembangan minimal dua kali dalam setahun.
Dana Desa untuk SDGs
Penggunaan Dana Desa pada tahun 2021 akan diprioritaskan pemerintah untuk Pembangunan Nasional Berkelanjutan di desa atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur Jatim, Ir Mohammad Jasin MSi, mengatakan di bidang kesehatan, prioritas penggunaan dana desa 2021, yaitu pencegahan stunting di desa.
Untuk pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di desa, yakni dengan menggunakan aplikasi digital elektronik human development worker (e-HDW).
Dikatakan Jasin, tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting juga dilakukan melalui rumah desa sehat dan memberikan layanan kesehatan peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan kesehatan ibu dan anak. Dana desa juga digunakan untuk penyelenggaraan konseling gizi, penyediaan air bersih dan sanitasi. Selain itu juga untuk membangun tempat perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui, serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan, dan pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini PAUD.
“Desa peduli kesehatan yaitu akses terhadap pelayanan air minum dan sanitasi banyak mencapai 100%, keluarga dan industri yang dilayani air baku mencapai 100%, keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja mencapai 100%, kualitas sumber air tidak berwarna tidak berbau tidak berasa diseluruh rumah tangga,” tuturnya.
Baca Juga :  Ketua MPR RI Apresiasi dan Dukung, Kapolda Jatim Berantas Mafia Tanah