Jatimbangkit.com
Jatim Mojokerto Pemerintahan

Bupati Mojokerto Bersama Forkopimda Road Show Daring dengan Kemenko PMK

MOJOKERTO // jatimbangkit.com – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terkait Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melaksanaka roadshow daring dengan Kepala daerah Kabupaten/Kota.

Bupati Mojokerto dr. Ikfina Fahmawati, MSi mengikuti Roadshow Daring bersama Forkopimda mengikuti arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)

Menko PMK Muhadjir Effendy memaparkan, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui berbagai informasi dan kendala terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem yang ada di seluruh daerah di provinsi Jatim.

Terlebih Permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan berat yang dihadapi Bangsa Indonesia. Keduanya harus ditangani dengan baik untuk menggapai cita-cita Indonesia Maju tahun 2045.

Menko PMK juga menyampaikan, upaya percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem terus pemerintah lakukan. Akan tetapi, menurutnya, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem tidak akan terlaksana dengan baik tanpa peranan utama dari pemerintah daerah.

“Kasusnya itu di daerah dan di desa-desa dan kelurahan. Pusat tidak punya kasus. Karena itu, koordinasi penangan terpadu terfokus menggunakan seluruh sumber daya yang ada secara maksimal itu harus ada di tingkat paling bawah yaitu pada tingkat desa, kecamatan, sampai Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Penentu tercapainya target nasional adalah pemerintah daerah. Menurutnya, target nasional untuk menurunkan stunting 14 persen dan kemiskinan ekstrem 0 persen adalah agregat dari kinerja pemerintah daerah.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kemenko PMK beserta dengan Kementerian dan lembaga lainnya tidak memiliki peran signifikan. Pemerintah pusat hanya menjadi koordinator dan membantu dalam hal teknis. Sementara, pemerintah daerah sampai tingkat paling bawah yang paling tahu dalam permasalahan dan intervensinya.

“Karena stunting ini urusan konkueren dibagi tanggung jawab wewenangnya antara pusat dan daerah. Saya sampaikan Kemenko PMK sebagai koordinator melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, andilnya sebetulnya tidak seberapa dibanding peran dan andil dari daerah,” jelasnya.

Baca Juga :  Sambangi Warga Bantaran Rel Kereta Api, Kapolresta Malang Kota Distribusikan Bantuan Kemanusiaan Untuk Negeri

Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem beririsan. Menurutnya, berbagai penanganan stunting seperti pemberian intervensi gizi akan memberikan pengaruh besar dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

Selain itu juga, penanganan kemiskinan ekstrem dengan intervensi ekonomi sosial dan lingkungan juga akan menangani stunting. Karenanya, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem harus ditangani secara simultan supaya bisa tertangani dengan baik. “Yang tidak kalah penting koordinasi dan intervensi di lapangan harus betul-betul tepat sasaran,” tegas Menko PMK. (MK)

 

baca juga :

Bersama Forkopimca Kapolsek Dlanggu Sinau Penting tentang Penanganan Anak Yatim dan Stunting

Redaksi Mojokerto

“Sinau Penting” Strategi Percepatan Penurunan Stuting Oleh Pemerintah Kecamatan Dlanggu

Redaksi Mojokerto

Polresta Mojokerto Melalui Bhabinkamtibmas Dorong Upaya Penurunan Angka Stunting

Redaksi Mojokerto